A. Pendahuluan
Pendidikan
Kepramukaan di Indonesia merupakan salah satu segi pendidikan nasional yang
penting, yang merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia.
Untuk itu perlu diketahui sejarah perkembangan Kepramukaan di Indonesia.
B. Sejarah Singkat Gerakan Pramuka
Gagasan
Boden Powell yang cemerlang dan menarik itu akhirnya menyebar ke berbagai
negara termasuk Netherland atau Belanda dengan nama Padvinder. Oleh orang
Belanda gagasan itu dibawa ke Indonesia dan didirikan organisasi oleh
orang Belanda di Indonesia dengan nama NIPV (Nederland Indische Padvinders
Vereeniging = Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda).
Oleh
pemimpin-pemimpin gerakan nasional dibentuk organisasi kepanduan yang bertujuan
membentuk manusia Indonesia yang baik dan menjadi kader pergerakan
nasional. Sehingga muncul bermacam-macam organisasi kepanduan antara lain JPO
(Javaanse Padvinders Organizatie) JJP (Jong Java Padvindery), NATIPIJ
(Nationale Islamitsche Padvindery), SIAP (Sarekat Islam Afdeling Padvindery),
HW (Hisbul Wathon).
Dengan
adanya larangan pemerintah Hindia Belanda menggunakan istilah Padvindery maka
K.H. Agus Salim menggunakan nama Pandu atau Kepanduan.
Dengan
meningkatnya kesadaran nasional setelah Sumpah Pemuda, maka pada tahun 1930
organisasi kepanduan seperti IPO, PK (Pandu Kesultanan), PPS (Pandu Pemuda
Sumatra) bergabung menjadi KBI (Kepanduan Bangsa Indonesia). Kemudian tahun
1931 terbentuklah PAPI (Persatuan Antar Pandu Indonesia) yang berubah
menjadi BPPKI (Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia) pada tahun
1938.
Pada
waktu pendudukan Jepang Kepanduan di Indonesia dilarang sehingga tokoh Pandu
banyak yang masuk Keibondan, Seinendan dan PETA.
Setelah
tokoh proklamasi kemerdekaan dibentuklah Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28
Desember 1945 di Sala sebagai satu-satunya organisasi kepanduan.
Sekitar
tahun 1961 kepanduan Indonesia terpecah menjadi 100 organisasi kepanduan yang
terhimpun dalam 3 federasi organisasi yaitu IPINDO (Ikatan Pandu Indonesia)
berdiri 13 September 1951, POPPINDO (Persatuan Pandu Puteri Indonesia) tahun
1954 dan PKPI (Persatuan Kepanduan Puteri Indonesia)
Menyadari kelemahan yang ada maka ketiga federasi
melebur menjadi satu dengan nama PERKINDO (Persatuan Kepanduan Indonesia).
Karena
masih adanya rasa golongan yang tinggi membuat Perkindo masih lemah. Kelemahan
gerakan kepanduan Indonesia akan dipergunakan oleh pihak komunis agar
menjadi gerakan Pioner Muda seperti yang terdapat di negara komunis. Akan
tetapi kekuatan Pancasila dalam Perkindo menentangnya dan dengan bantuan
perdana Menteri Ir. Juanda maka perjuangan menghasilkan Keppres No. 238 tahun
1961 tentang Gerakan Pramuka yang pada tanggal 20 Mei 1961 ditandatangani oleh
Pjs Presiden RI Ir Juanda karena Presiden Soekarno sedang berkunjung ke Jepang.
Di
dalam Keppres ini gerakan pramuka oleh pemerintah ditetapkan sebagai
satu-satunya badan di wilayah Indonesia yang diperkenankan
menyelenggarakan pendidikan kepramukaan, sehingga organisasi lain yang
menyerupai dan sama sifatnya dengan gerakan pramuka dilarang keberadaannya.
C. Perkembangan Gerakan Pramuka
Ketentuan
dalam Anggaran Dasar gerakan pramuka tentang prinsip-prinsip dasar metodik
pendidikan kepramukaan yang pelaksanaannya seperti tersebut di atas ternyata
banyak membawa perubahan sehingga pramuka mampu mengembangkan kegiatannya.Gerakan
pramuka ternyata lebih kuat organisasinya dan cepat berkembang dari kota ke
desa.
Kemajuan
Gerakan Pramuka akibat dari sistem Majelis Pembimbing yang dijalankan di tiap
tingkat, dari tingkat Nasional sampai tingkat Gugus Depan. Mengingat kira-kira
80 % penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan 75 % adalah petani maka tahun
1961 Kwarnas Gerakan Pramuka menganjurkan supaya para pramuka mengadakan
kegiatan di bidang pembangunan desa. Pelaksanaan anjuran ini terutama di Jawa
Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat menarik perhatian Pimpinan
Masyarakat. Maka tahun 1966 Menteri Pertanian dan Ketua Kwartir Nasional
mengeluarkan instruksi bersama pembentukan Satuan Karya Taruna Bumi. Kemudian
diikuti munculnya saka Bhayangkara, Dirgantara dan Bahari. Untuk menghadapi
problema sosial yang muncul maka pada tahun 1970 menteri Transmigrasi dan
Koperasi bersama dengan Ka Kwarnas mengeluarkan instruksi bersama tentang
partisipasi gerakan pramuka di dalam penyelenggaraan transmigrasi dan koperasi.
Kemudian perkembangan gerakan pramuka dilanjutkan dengan berbagai kerjasama
untuk peningkatan kegiatan dan pembangunan bangsa dengan berbagai instansi
terkait